Provinsi di Indonesia – Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak provinsi di dalamnya. Mulai dari pulau yang besar hingga kecil, terdapat cerita panjang dan perjuangan rakyat Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan yang tak boleh dilupakan begitu saja.
Di bawah ini adalah Daftar nama nama provinsi di Indonesia beserta dengan nama Ibukota dan sejarah singkat terbentuknya provinsi provinsi tersebut.
1. Provinsi DKI Jakarta
Jakarta terletak di pulau Jawa, tepatnya antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Di kota inilah banyak orang menggantungkan nasibnya.
Penduduk Jakarta mencapai 9.992.842 dengan wilayah hanya seluas 664,01 km2. Berbagai suku, agama, dan ras bercampur aduk di kota ini.
Kota ini mengalami banyak perubahan nama. Mulanya, Jakarta bernama Sunda Kelapa. Sunda Kelapa berawal dari terbentuknya pemukiman yang ada di sekitar muara Ciliwung. Pemukiman tersebut bernama “Kalapa”.
Kalapa merupakan bandar penting di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang terletak di Jawa Barat, hingga dikenal dengan sebutan Sunda Kelapa.
Namun, pada tanggal 22 Juni 1527, Pangeran Fatahillah menghancurkan Sunda Kelapa dan sebagai gantinya mendirikan kota Jayakarta, yang artinya “kemenangan berjaya”. Pada tanggal itulah dijadikan tanggal berdirinya kota Jakarta.
Jayakarta diduduki oleh pemerintah Belanda/VOC dan namanya kembali diganti menjadi Batavia. Pada tahun 1978, VOC jatuh bangkrut hingga akhirnya dibubarkan.
Tahun 1942 Kerajaan Jepang merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda. Pada saat itu pula nama Batavia diganti menjadi Jakarta oleh Kerajaan Jepang dan digunakan hingga saat ini.
2. Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa. Jawa Barat mulanya bagian dari Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5.
Setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon hingga Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda.
Dari tahun 1567 hingga 1579, Kerajaan Sunda di bawah kepemimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, mengalami kemunduran besar karena tekanan dari Kesultanan Banten.
Kemudian di abad ke-20, tepatnya pada tahun 1925, Provinsi Jawa Barat dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Kesatuan Republik Indonesia.
Pada tanggal 27 Desember 1949, ditetapkanlah Jawa Barat menjadi Negara Pasundan, salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.
Hal tersebut sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar (KMB): Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda.
Persetujuan ini terjadi dengan disaksikan oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan dari PBB. Hingga pada tahun 1950, Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia.
3. Provinsi Banten
Luas Provinsi Banten adalah 9.662,92 km2. Populasi penduduknya sebanyak 12.448.160 juta jiwa dengan kepadatan 1.288 jiwa/km2. Pusat pemerintahan Banten berada di kota Serang.
Awalnya, Banten bernama Bantam, suatu daerah dengan pelabuhan yang ramai serta penduduk yang terbuka dan makmur.
Pada abad ke-5, Banten menjadi bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Ketika Kerajaan Tarumanegara runtuh yang disebabkan oleh Kerajaan Sriwijaya, kekuasaan beralih ke Kerajaan Sunda.
Di tahun 1524 sampai 1525, berdatangan para pedagang Islam ke Banten yang menandakan penyebaran agama Islam pertama kali di wilayah tersebut. Banten mencapai masa kejayaannya saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651–1683.
Pada tahun 1808, Kesultanan Banten dihapuskan dan wilayahnya digabungkan dengan pemerintah Hindia Belanda.
4. Provinsi Jawa Tengah
Jawa Tengah diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara administratif, Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota.
Luas wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar, atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa, 1,07% dari luas Indonesia. Menurut Prasasti Canggah tahun 732 M, Kerajaan Hindu lahir di Medang Kamulan, Jawa Tengah dengan nama Raja Sanjaya atau Rakai Mataram.
Pada abad 16, tepatnya setelah Kerajaan Majapahit Hindu runtuh, muncullah Kerajaan Demak. Saat itulah agama Islam mulai disebarkan.
Di awal abad 18, Kerajaan Mataram dipimpin oleh Pakubuwono II. Setelah beliau wafat, muncullah perselisihan di tengah keluarga untuk menentukan raja baru. Pertikaian ini diselesaikan dengan Perjanjian Gianti tahun 1755.
5. Sejarah Provinsi DI Yogyakarta
Provinsi DI Yogyakarta memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Sejarah keistimewaaan ini bermula dari sidang PPKI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1945.
Indonesia memasuki babak sejarah yang baru setelah pengakuan kedaulatan sebagai hasil Konferensi Meja Bundar.
Dengan beribukotakan Yogyakarta sejak 1946, Negara Republik Indonesia hanyalah suatu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berkedudukan di Jakarta hingga 17 Agustus1950.
Status keistimewaan Yogyakarta tidak diatur lagi dalam undang-undang pembentukan karena telah diatur dalam UU No. 22/1948.
Dalam UU No. 3/1950 disebutkan secara tegas: Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat provinsi bukan sebuah provinsi.
Pengaturan keistimewaan DIY dan pemerintahannya selanjutnya diatur dalam UU No. 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang ini dikeluarkan untuk menjalankan ketetapan yang tertuang dalam pasal 131–133 UUDS 1950. Pengaturan Daerah Istimewa terdapat baik dalam diktum maupun penjelasannya.
6. Sejarah Provinsi Jawa Timur
Jawa Timur merupakan satu dari delapan daerah provinsi tertua dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia.
Saat itu, pada tanggal 22 Agustus 1945, Pemerintah Pusat RI di Jakarta menginstruksikan agar Komite Nasional Indonesia (KNI) didirikan di daerah seluruh Indonesia.
Kendati pada waktu itu sudah terbentuk KNI Daerah Surabaya, Keresidenan Surabaya masih belum memiliki pemerintahan daerah. Kekuasaan masih di bawah pendudukan Jepang dengan berbagai peraturan militernya.
Rakyat Jawa Timur mengajukan permintaan pengajuan Negara Jawa Timur kepada Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat).
Permintaan itu disetujui RIS yang ditandai dengan penyerahan mandat dari Wali Negara Jawa Timur kepada Pemerintah RIS pada tanggal 19 Januari 1950.
Pada tanggal 25 Februari 1950 dalam resolusi bersama yang diambil oleh DPR Negara Jawa Timur dan Pemerintah Negara Jawa Timur, diputuskan bahwa mulai hari itu daerah Negara Jawa Timur secara resmi dinyatakan sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Sejarah Provinsi Bali
Bali sering disebut sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura, dan Bali Dwipa ini terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok.
Terdapat sembilan sekte Hindu pada masa Bali kuno. Kesembilan sekte tersebut, yaitu Pasupata, Bhairawa, Siwa Shidanta, Waisnawa, Bodha, Brahma, Resi, Sora, dan Ganapatya.
Mulanya Kerajaan Hindu Majapahit (1293–1520 M) di Jawa Timur mendirikan sebuah koloni di Bali pada tahun 1343.
Pada tahun 1597, penjelajah Belanda yang bernama Cornelis de Houtman tiba di Bali dan membentuk Perusahaan India Timur Belanda lima tahun setelahnya.
Kerajaan-kerajaan di Bali diadu domba oleh Belanda agar tidak percaya satu sama lain. Perjuangan antara Kerajaan Bali di selatan Pulau Bali itu dimanfaatkan oleh Belanda untuk meningkatkan kendali mereka.
Pada tanggal 19 Februari 1942, pasukan Jepang mendarat di dekat Sanur. Pulau Bali cepat dikuasai oleh Jepang. Hal ini membuat perwira militer Bali I Gusti Ngurah Rai membentuk ‘Bali Bebas Tentara’ selama pendudukan Jepang.
Hingga ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 29 Desember 1949, Bali masuk dalam Republik Indonesia.
8. Sejarah Provinsi di Sumatra secara Umum
Pulau Sumatera, atau Sumatra memiliki luas wilayah sebesar 443.065,8 km2. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, pulau ini ditempati oleh 52.210.926 jiwa.
Dalam berbagai prasasti, Sumatra disebut dalam bahasa Sanskerta dengan istilah: Suwarnadwipa (pulau emas) atau Suwarnabhumi (tanah emas). Istilah-istilah ini telah digunakan dalam naskah-naskah India sejak sebelum Masehi.
Pada zaman pemerintahan Belanda, seluruh Pulau Sumatra di bawah pemerintahan Sumatra Utara dengan gubernur yang berada di Kota Medan.
Setelah kemerdekaan, Pulau Sumatra dibagi menjadi tiga subprovinsi, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan.
Bersamaan dengan itu, tepatnya pada tanggal 15 April 1948, diterbitkannya UU RI No. 10 Tahun 1948. Isinya berupa pembagian tiga subprovinsi tersebut. Hingga akhirnya pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Sumatra Utara.
Pada tanggal 17 Mei 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatra, yang disebut dengan Keputusan Darurat RI No. 22/Pem/PDRI, yang isinya menyatakan peniadaan jabatan Gubernur Sumatra Utara.
Tanggal 7 Desember 1956 kembali diterbitkan UU RI No. 24 Tahun 1956 yang menyatakan dibentuknya Daerah Otonom Aceh. Sehingga, sebagian wilayah Provinsi Sumatra Utara adalah milik Provinsi Aceh.
9. Sejarah Provinsi di Kalimantan secara Umum
Pulau Kalimantan disebut juga dengan Pulau Borneo. Pulau ini memiliki luas wilayah 736.000 km2. Kondisi iklimnya tropis basah dengan suhu 24–25 derajat Celsius serta dilewati oleh garis khatulistiwa.
Pulau ini penghasil sumber daya alam yang beragam, mulai dari emas, batu bara, gas alam, hutan tropis, kekayaan bawah laut, sawit, hingga karet dan lain sebagainya.
Pada abad ke-8 M, Kerajaan Sriwijaya berpengaruh di sepanjang pesisir barat Pulau Borneo ini. Namun, pada abad ke-14 M, Kerajaan Majapahit memengaruhi hampir di seluruh wilayah Borneo.
Provinsi Kalimantan berdiri berdasarkan penetapan UU No. 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan.
Namun, berdirinya Provinsi Kalimantan hanya bersifat administratif sesuai dengan peraturan Pemerintahan RIS Nomor 21 Tahun 1950. Ibu kota Provinsi Kalimantan adalah Banjarmasin.
Pada tanggal 29 November 1956, Provinsi Kalimantan dibubarkan dan dibagi menjadi tiga subprovinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur.
10. Sejarah Provinsi di Nusa Tenggara secara Umum
Pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan begitu, Jepang secara resmi menggantikan Belanda memegang kekuasaan di Indonesia.
Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, antara tahun 1945–1975 Jepang menyerah, namun Nusa Tenggara Timur kembali diambil alih oleh pasukan NICA. Pada saat itu, seluruh susunan kekuasaan diisi oleh pejabat-pejabat Belanda.
Perjuangan politik terus berlanjut. Hingga pada tahun 1950, dimulailah fase baru dengan dihapusnya dewan raja–raja.
Berdasarkan Keputusan Presiden No.202/1956 perihal Nusa Tenggara, pemerintah berpendapat, sudah tiba saatnya untuk membagi daerah Provinsi Nusa Tenggara.
Hal tersebut termaksud dalam Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950. (Lembaran Negara RIS Tahun 1950 No.59) menjadi tiga daerah tingkat I dimaksud oleh Undang–Undang No.1 Tahun 1957.
Akhirnya, berdasarkan Undang–Undang No. 64 Tahun 1958 Provinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi Daerah Swatantra Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (inventarisasi Land Use, 1967, hlm. 2).
11. Sejarah Provinsi di Sulawesi secara Umum
Terdapat sejumlah kerajaan kecil di Sulawesi Selatan pada sekitar abad ke-14. Dua kerajaan yang menonjol ketika itu adalah Kerajaan Gowa yang berada di sekitar Makassar dan Kerajaan Bugis di Bone.
Di tahun 1605, Raja Gowa memeluk agama Islam dan menjadikan Kerajaan Gowa sebagai kerajaan Islam.
Di antara tahun 1608 dan 1611, Kerajaan Gowa melakukan penyerangan dan menaklukkan Kerajaan Bone, sehingga Islam dapat tersebar ke seluruh daerah Bugis dan Makassar.
Perusahaan dagang Belanda atau VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang datang ke wilayah ini pada abad ke-15 melihat Kerajaan Gowa sebagai hambatan terhadap keinginan VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di daerah ini.
Pada tahun 1905, Belanda menaklukkan Tana Toraja. Perlawanan masyarakat Bugis dan Makassar terus berlanjut dalam menentang kekuasaan kolonial hingga awal tahun 1930-an.
Setelah kemerdekaan, dikeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950, di mana Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Administratif Sulawesi.
Selanjutnya, pada tahun 1960, Provinsi Administratif Sulawesi menjadi Daerah Otonom Sulawesi Selatan dan Tenggara berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1960.
Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 1964, Daerah Otonom Sulawesi Selatan dan Tenggara dipisah menjadi Daerah Otonom Sulawesi Selatan.
Kemudian, perbaikan tersebut terus disempurnakan dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
12. Provinsi di Maluku secara Umum
Abad ke-14 merupakan masa perdagangan rempah-rempah dari wilayah Timur Tengah ke seluruh daerah di dunia, termasuk pula ke Kepulauan Maluku.
Hal ini menjadi awal mula masuknya agama Islam ke kepulauan tersebut melalui pelabuhan-pelabuhan Aceh, Gresik, dan Malaka.
Pada abad ke-12, wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya meliputi Kepulauan Maluku pula. Dan, pada awal abad ke-14, Kerajaan Majapahit menguasai seluruh wilayah laut Asia Tenggara.
Bangsa Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Maluku pada tahun 1512 adalah Portugis. Pada saat itu, dua armada Portugis yang masing-masing di bawah pimpinan Fransisco Serau dan Anthony d’Abreu, berlabuh di Kepulauan Penyu dan Kepulauan Banda.
Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dimanfaatkan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku pada tahun 1605.
Kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dengan berdirinya VOC pada tahun 1602, dan sejak saat itu Belanda menjadi penguasa tunggal di Maluku.
Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tentangan keras dari rakyat. Rakyat Maluku pun berdiri mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Pattimura atau Thomas Matulessy, seorang mantan tentara Inggris berpangkat sersan mayor.
Dua hari setelah Proklamasi di tahun 1945, Maluku dinyatakan masuk sebagai salah satu provinsi di Republik Indonesia.
13. Sejarah Provinsi di Papua secara Umum
Pada tanggal 20 April 1954, sejumlah misionaris dari Amerika Serikat, termasuk di dalamnya Dr. Myron Bromley, tiba di Lembah Baliem.
Pada tahun 1958, Pemerintah Belanda memulai kekuasaannya di Lembah Baliem dengan mendirikan pos pemerintahan di sekitar areal landasan terbang.
Namun, kehadiran Belanda di Lembah Baliem tidak lama, karena adanya serangkaian peristiwa. Diawali dengan ditandatanganinya Dokumen Pepera pada tahun 1969.
Pemerintah Belanda segera meninggalkan Irian Barat (Papua) saat daerah tersebut kembali ke Pemerintah Republik Indonesia.
Berkat diplomasi dan tekanan internasional, Belanda terpaksa harus angkat kaki sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir 1949. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia di akhir tahun tersebut.
Membaca kembali sejarah singkat perjuangan terbentuknya setiap provinsi di tanah Indonesia akan membuat masyarakat Indonesia semakin mencintai negeri yang kaya dan subur ini. Semoga artikel sejarah singkat provinsi di Indonesia ini bermanfaat untuk Anda.
