PENGERTIAN ORDE BARU: Sejarah, Kebijakan & Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Pengertian Orde Baru – Indonesia memiliki 2 Presiden kharismatik yang menjabat dalam periode cukup lama di Indonesia. Beliau adalah Soekarno dan Soeharto.

Masa kepemimpinan Soekarno dari tahun 1945-1966 disebut dengan Orde lama. Sedangkan masa kepemimpinan Soeharto dari 1966-1998 disebut dengan Orde Baru

Lalu apa itu orde baru? apa pengertian, definisi, sistem pemerintahan, kebijakan dan sejarah latar belakang lahirnya orde baru? Lalu mengapa rezim orde baru harus berakhir dengan Reformasi di tahun 1998?  Berikut adalah ulasan selengkapnya.

Pengertian Orde Baru

pengertian orde baru
theinsidemag

Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto. Rezim Orde Baru dimulai ketika Soeharto menggantikan Soekarno sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 11 Maret 1966 dan berakhir sampai Soeharto Lengser pada 21 Mei 1998.

Orde dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sistem aturan aturan. Jadi Orde baru bisa didefinisikan sebagai Sistem atau aturan baru pemerintahan yang menggantikan sistem-sistem yang berjalan sebelumnya, baik sistem pemerintahan, kebijakan dan sebagainya.

Orba atau Orde Baru menekankan pada tata hidup masyarakat Indonesia dengan landasan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru menjadi sangat penting, karena pada saat itu, muncul ancaman terhadap Pancasila yang merupakan ideologi dasar negara.

 

Kesimpulan

Pengertian Orde Baru adalah sebutan untuk era kepemimpinan presiden Soeharto (1966-1998) yang membawa aturan-aturan baru yang menggantikan aturan-aturan lama dalam sistem pemerintahan.

Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Lahirnya Orde Baru
perpustakaan.id

Kemunculan Orde Baru sebenarnya dilatarbelakangi oleh pemberontakan PKI yang disebut dengan G30S/PKI. Kudeta PKI inilah yang memicu pergantian kekuasaan dari Bung Karno ke masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Sebelumnya, Indonesia berada pada masa Orde Lama yang merujuk pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Saat itu, PKI sebenarnya termasuk partai yang ikut mendukung pemerintahan, apalagi Presiden Soekarno sempat menerapkan sistem politik Nasakom.

Nasakom merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Nasakom menjadi ciri khas sistem Demokrasi Terpimpin yang mendapat dukungan penuh dari PKI.

Namun, seiring berjalannya waktu, timbul gesekan antara PKI dengan pihak militer Indonesia.

Pada tahun 1965, PKI mulai melakukan kudeta dan pemberontakan di berbagai daerah. Puncaknya terjadi pada tanggal 30 September 1965, saat PKI menculik dan membantai beberapa petinggi TNI, termasuk Jenderal Ahmad Yani, S. Parman, dan D.I Panjaitan.

Pembantaian jenderal tersebut membuat rakyat Indonesia marah dan menyebabkan kerusuhan di berbagai daerah. Akibatnya, kondisi Indonesia saat itu kacau balau dan kepercayaan terhadap pemerintah berkurang. Di waktu yang sama, timbul tiga tuntutan rakyat atau Tritura:

  • Menuntut pembubaran PKI serta ormas-ormas pendukungnya,
  • Perombakan Kabinet Dwikora agar bersih dari unsur PKI, dan
  • Menuntut penurunan harga sembako.

Presiden Soekarno saat itu sempat berusaha merombak Kabinet Dwikora demi memenuhi Tritura. Akan tetapi, perombakan kabinet tersebut tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat karena ternyata masih ada unsur PKI di dalamnya.

Kekecewaan rakyat akhirnya membuat kekuasaan Presiden Soekarno kala itu semakin melemah. Hal ini berujung pada keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) di tahun 1966.

Inti dari Supersemar adalah perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi mengamankan situasi. Namun, Supersemar akhirnya dijadikan pegangan Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dan menjadi presiden menggantikan Bung Karno.

Naiknya Soeharto ke kursi presiden ikut menandai dimulainya Orde Baru yang berhasil berkuasa selama tiga dekade. Rezim ini baru berakhir pada tahun 1998 ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presidennya.

Kebijakan-Kebijakan Orde Baru

Kebijakan Orde Baru
theinsidemag.com

Presiden Soeharto sempat membuat sejumlah kebijakan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial. Berikut beberapa kebijakan yang pernah dibuat dan dilaksanakan pada masa Orde Baru.

1. Kebijakan ekonomi

  • Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Mulai tahun 1969, pemerintah Orde Baru menjalankan program bernama Repelita. Pada masa Orde Baru, Repelita sudah dilakukan sebanyak lima kali dengan fokus utama yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia saat itu.

  • Peningkatan Hasil Pertanian

Pemerintah menganggap bahwa ketahanan pangan adalah sumber dari stabilitas ekonomi, karena itu pemerintah melakukan peningkatan di sektor pertanian. Sampai pada akhirnya di tahun 1980-an, Indonesia berhasil menjadi negara swasembada beras.

2. Kebijakan politik

  • Pemerintah membubarkan sekaligus melarang adanya Partai Komunis Indonesia (PKI).
  • Pemerintah memangkas jumlah partai politik menjadi tiga, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
  • Pemilu harus dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER).
  • Dwifungsi ABRI. Artinya, ABRI punya peran ganda di dalam negara, yaitu sebagai angkatan bersenjata (militer) sekaligus duduk di kursi pemerintahan dan memiliki fungsi politik.
  • Pemerintah Orde Baru menyelenggarakan penataran Pedoman Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di seluruh lapisan masyarakat.
  • Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas-aktif. Beberapa kebijakannya adalah memulihkan hubungan dengan Malaysia dan Indonesia kembali menjadi anggota PBB.

3. Kebijakan Sosial

  • Pemerintah menggalakkan program transmigrasi dengan tujuan pemerataan jumlah penduduk di Indonesia.
  • Pemerintah mencanangkan gerakan wajib belajar untuk memberantas buta huruf sekaligus meningkatkan pendidikan masyarakat.
  • Membuat program Keluarga Berencana (KB) dengan menganjurkan dua anak di tiap keluarga. Tujuannya untuk menekan laju pertumbuhan serta jumlah penduduk di Indonesia.
  • Orde Baru juga melarang perkembangan budaya Tionghoa. Pemerintah melarang penggunaan bahasa Mandarin bahkan tidak mengakui agama Konghucu.

Kekurangan dan Kelebihan Orde Baru

Kekurangan dan Kelebihan Orde Baru
merahputih.com

Saat mulai menjabat sebagai presiden, Soeharto dihadapkan pada kondisi Indonesia yang buruk dan kacau, terutama dalam hal ekonomi. Dan, tidak terelakkan bahwa Orde Baru berhasil menata perekonomian negara menjadi lebih baik bertahun-tahun setelahnya.

Akan tetapi, Orde Baru tetap memiliki kekurangan atau keburukan tersendiri. Apa saja kekurangan dan kelebihan Orde Baru? Simak daftarnya di bawah ini.

1. Kekurangan Orde Baru

  • Pembangunan tidak merata dan terpusat di kota besar, khususnya Jakarta. Hal ini menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial antara masyarakat kota dan desa.
  • Pembangunan lebih fokus di Pulau Jawa. Efeknya, daerah lain seperti Papua tidak ikut merasakan dampak pembangunan di masa Orde Baru.
  • Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela.
  • Kebebasan berpendapat dikekang. Efeknya, media massa dikontrol penuh oleh pemerintah, banyak koran dan majalah yang diberedel karena tidak sepaham dengan Orde Baru.
  • Terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena pemerintah memilih jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalah.
  • Kesenjangan sosial yang sangat tajam. Saat itu, orang kaya dipandang sangat istimewa dan mendapat hak yang lebih tinggi dibandingkan orang miskin.

2. Kelebihan Orde Baru

  • Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat cukup tajam, dari yang awalnya hanya $70 naik menjadi $1.000 di tahun 1996.
  • Orde Baru sukses menjalankan beberapa kebijakan, seperti KB dan transmigrasi.
  • Pendidikan dinilai meningkat dengan turunnya jumlah buta huruf di masyarakat.
  • Dengan berhasilnya swasembada pangan, rakyat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik.
  • Angka pengangguran yang relatif kecil.
  • Peningkatan kerja sama dengan luar negeri dan banyaknya investor asing yang menanam modal di Indonesia.

Keruntuhan Masa Orde Baru

Keruntuhan Masa Orde Baru
studdmaster.blogspot.com

Perekonomian Indonesia yang sempat berjaya akhirnya mulai ambruk, tepatnya ketika krisis keuangan menyerang sejumlah negara di Asia pada tahun 1997. Saat itu, harga minyak jatuh, nilai rupiah merosot, dan inflasi benar-benar meningkat tajam.

Krisis ini akhirnya memicu demonstrasi besar-besaran yang menuntut adanya reformasi di segala bidang. Puncaknya, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menandakan berakhirnya masa Orde Baru yang sudah berjalan selama sekitar 32 tahun.

Secara garis besar, ada beberapa penyebab runtuhnya Orde Baru yang harus Anda ketahui.

  • Terjadinya krisis moneter tahun 1997 seiring dengan menumpuknya utang Indonesia ke luar negeri.
  • Pola pemerintahan terpusat menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak puas dari masyarakat yang ada di luar Pulau Jawa.
  • Adanya penyimpangan UUD 1945, khususnya dalam masalah ekonomi. Di masa Orde Baru, marak terjadi monopoli ekonomi yang dikuasi oleh kapitalis alias para konglomerat.
  • Kekuasaan presiden yang otoriter. Pada masa Orde Baru, presiden benar-benar berkuasa dan mengontrol semua aspek kehidupan, bahkan mengekang kebebasan pers dan berpendapat.
  • Politik di masa Orde Baru dipenuhi oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun drastis.
  • Diskriminasi terhadap warga Tionghoa. Hal ini sangat bertentangan dengan HAM dan semboyan bineka tunggal ika.
  • Kerusuhan Mei 1998 menjadi pemicu utama mundurnya Soeharto dari kursi presiden. Kerusuhan ini sendiri dipicu oleh Tragedi Trisakti, yaitu penembakan empat mahasiswa oleh aparat militer pada tanggal 12 Mei 1998.

Itu dia ulasan tentang masa pemerintahan Presiden Soeharto yang lebih dikenal dengan sebutan Orde Baru. Semoga penjelasan di atas bisa menambah wawasan Anda sekaligus dapat dijadikan pembelajaran untuk masa depan yang lebih baik lagi.

Tinggalkan komentar